Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa, melakukan audit dua desa di Kabupaten Mamuju, Sulbar

Dua desa tersebut yakni Desa Batu Pannu, Kecamatan Mamuju, dan Desa Pasa’bu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju yang dilaksanakan sejak empat hari yang lalu dan berakhir di Desa Pasa’bu.

Koordinator Satgas Sulbar Mashudi, saat ditemui di Sekretariat P3MD Sulbar, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, mengatakan, pengawasan tersebut merupakan program audit random dari Kementrian Pembangunan Desa dan Pembangunan Daera Tertinggal yang bertugas untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dilakukan secara acak.

“Jadi kita memang pelaksanaan audit ini hanya dilakukan di dua desa sebagai sampel, dan kami turun sebanyak tujuh tim dan melibatkan Satgas wilyah, tenaga ahli infrastruktur dan pendamping lokal desa,” kata Mashudi kepada TribunSulbar.com, Kamis (2/11/2017) malam.

Ia mengatakan, audit tersebut melakuan evaluasi dari kelembagaan desa, personil aparat dan dokumen-dokumen yang mereka harus dimiliki oleh pemerintah desa, termasuk bagaimana tata kelolah keuangan dan administrasi pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik

Sebab, kata Mashudi, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke semua desa di harapannya dapat menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga perputaran keuangan atau daya beli masyarakat disuatu desa dapat meningkat.

“Alhamdulillah, mereka sudah menjalankan program berdasarkan yang diharapka pemerintah pusat, meski pun harus diakui bahwa memang masih ada yang ingin diperbaiki, seperti penguatan pendampingan agar hasil yang diharapkan lebih optimal dari penggunaan dana desa,” jelasnya.

“Kemudian laporan administrasi juga masih perlu diperbaiki dan keseimbangan dalam beban kerja, tidak boleh meletakkan beban kerja kepada salah satu orang saja, sebab banyak personi di desa termasuk tim pengelolah kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh kepada desa yang merupakan ujung tombak dalam pengelolaan dana desa sebab TPK yang harus membentuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh desa dan memiliki kewenang untuk membelanjakan uang untuk pengadaan barang yang dibutuhkan termasuk membayar upah pekerja,” tambahnya.

Dalam rangka menyukseskan program pemerintah membangun desa, Mashudi menghimbau orang yang mendapat amanah di desa termasuk Badan Permusyawaran Desa (BPD) dapat menjadi tim work yang baik atau duduk semeja dan tidak ada meresa paling penting diatara yang lain dalam proses pelaksanaan pembangunan didesa.

“Tidak bisa ketika pengawas datang pemerintah desa tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan, sehingga semua harus terlibat mengatahui, kemudian pendamping desa harus maksimal, pendampingan bukan hanya mendampingi dalam hal pengelolaan dana desa tapi juga dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa sebab undang-undang mengamanahkan pemerintahan desa dilaksanakan dibawa pendampingan,” paparnya.

Olehnya, ia berharap para pendamping harus terlibat aktif memberikan saran-saran terhadap pemerintah desa mulai dari awal sehingga tidak ketinggalan.

“Mereka harus hadir dalam musrembang, harus menyaksikan dan memberi saran dan hal penyusunan rencana anggaran belanja desa, apapun yang dikerjakan harus ikut mengetahui, termasuk bagaimana desa membangun BUMDes sebab negara sudah memberikan batasan modal BUMDes sebanyak 100 juta per desa,” tuturnya.

Sumber : makassar.tribunnews.com

Comments are closed