Dana Desa Kurangi Kesenjangan Antara Desa di Makassar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meninjau pembangunan irigasi yang menggunakan dana desa dan berdialog dengan warga di Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. (Istimewa)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meninjau pembangunan irigasi yang menggunakan dana desa dan berdialog dengan warga di Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. (Istimewa)

Liputan6.com, Makassar – Perhatian pemerintahan Jokowi-JK terhadap desa sudah sangat besar, terutama setelah dibentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Komitmen ini mulai menuai hasil positif, terutama jika diukur dari tingkat kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin di desa.

Saat dialog nasional tentang desa di Universitas Hasanuddin, Makassar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menjelaskan, berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) di akhir 2015, rasio kesenjangan sosial di desa pada 2015 menurun menjadi 0,27% dari sebelumnya 0,33%. Sedangkan, nilai kesenjangan di kota makin lebar menjadi 0,47%.

Menurut data tersebut, Makassar berada di atas rata-rata nasional sebesar 0,41 %. 
Kondisi itu disebabkan sejumlah faktor. Yang paling utama adalah adanya dana desa sebagai pemacu pembangunan di desa-desa.

Marwan menjelaskan, 98,7 % dana desa 2015 sudah dicairkan dan pemakaiannya pun sudah bagus. Padahal, banyak pihak awalnya pesimistis dan curiga penggunaan dana desa bakal menyimpang.

“Pernah ada pengamat memprediksi bahwa dana desa akan bocor dalam kisaran 30-40 persen. Tapi alhamdulillah, kenyataannya rentang yang melencengnya 6-7 persen. Ini pun karena ketidaktahuan masyarakat dalam pembuatan laporan keuangan desa. Bukan karena dikorupsi atau kejahatan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Sabtu (12/2/2016).

Marwan menegaskan desa harus menjadi kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan membangun kemandirian desa. Menurut dia, di masa Jokowi-JK, dana transfer ke daerah dari kas negara sudah sebesar Rp 770 triliun.

“Sekarang malah sudah ada dana desa yang langsung dari kas negara. Makanya, selain ada alokasi dana desa yang dari APBD Kabupaten, juga ada dana dari pusat yang nilainya terus meningkat. Setiap desa kalau ditotal sudah Rp 1,5 miliar setahun,” imbuh Marwan.

Marwan juga mengharapkan peranan mahasiswa untuk ikut andil dalam membangun desa. Untuk itu, kementerian yang dipimpinnya sudah membuat wadah berupa forum universitas untuk desa membangun Indonesia, yang arahnya agar hasil penelitian di kampus bisa diaplikasikan ke desa.

“Agar jangan hasil penelitian itu mubazir dan tidak aplikatif. Mari kita padukan teori dengan praktik untuk pembangunan desa,” tegas Marwan.

Marwan juga meminta agar para mahasiswa bersiap kembali ke desa, seperti melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) ke desa. Bila perlu, mahasiswa membuat desa-desa binaan sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat sambil belajar.

http://regional.liputan6.com/read/2435476/dana-desa-kurangi-kesenjangan-antara-desa-di-makassar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *